DEKADE, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menyatakan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) kewajiban siswa menanam pohon perlu dikaji lebih dalam.
Sebab, jika Pergub tersebut hanya mewajibkan siswa untuk menanam semata, maka hasilnya akan sia-sia. “Sebetulnya sudah lama kami bicarakan hal tersebut dengan pak Akmal Malik (Penjabat Gubernur Kaltim, Red.),” ujarnya. “Hanya saja, kami sedang memperdalami secara komprehensif agar bagaimana tidak hanya sekedar menanam pohon saja tetapi juga merawatnya,” timpal Ananda Emira Moeis.
Bagi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, jika konteks Pergub sekadar menanam, maka hal itu mudah dilakukan. “Makanya perlu ditekankan bagaimana cara merawat agar menjadi pohon yang bermanfaat bagi kehidupan,” ujarnya.
Lebih jauh, Ananda Emira Moeis mengungkapkan, South-South Exchange (SSE) 2024 yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, beberapa waktu lalu, merupakan bagian dari upaya DPRD Kaltim mendukung program emisi karbon.
Ia menyatakan, Indonesia telah mendapatkan sejumlah dana insentif untuk pengurangan emisi karbon. Untuk itu, rekan-rekan dari berbagai negara datang untuk berdiskusi dan belajar untuk dunia yang lebih hijau dan lebih baik di masa yang akan datang.
“SSE menurut saya sangat baik sekali karena bagaimanapun bumi pertiwi ini harus selalu dirawat, dijaga dan dilindungi. Karena, tidak hanya hari ini kita hidup di sini tetapi masih ada anak, cucu, cicit kita juga harus merasakan dunia yang hijau yang segar, terawat, aman, nyaman dan damai” tuturnya. (de/adv)
